Tinjauan Dinamika Regulasi Stablecoin di Wilayah Utama Dunia

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat stablecoin di bidang teknologi finansial telah menarik perhatian tinggi dari regulator global. Sebagai jenis mata uang digital yang terikat pada mata uang fiat atau aset lainnya, stablecoin banyak digunakan dalam pembayaran lintas batas dan keuangan terdesentralisasi karena karakteristik nilainya yang stabil. Terutama dalam siklus ekonomi saat ini, tokenisasi aset riil (RWA) menunjukkan kinerja yang menonjol, menarik banyak investasi dari lembaga keuangan tradisional dan organisasi Web3 yang baru muncul, membentuk tren pasar yang stabil dan meningkat.

Seiring dengan ekspansi cepat pasar stablecoin, pemerintah dan organisasi internasional mulai merumuskan kebijakan terkait untuk mengatur alat keuangan baru ini. Artikel ini akan merangkum secara singkat dinamika regulasi stablecoin di berbagai wilayah utama di dunia.

Amerika Serikat

Sebagai salah satu pasar utama untuk pengembangan stablecoin, kebijakan regulasi di Amerika Serikat cukup kompleks, dilaksanakan oleh beberapa lembaga, termasuk Departemen Keuangan, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).

SEC mungkin akan menganggap beberapa stablecoin sebagai sekuritas, mengharuskan mereka untuk mematuhi ketentuan yang relevan dari Undang-Undang Sekuritas. Otoritas Pengawas Mata Uang (OCC) di bawah Departemen Keuangan pernah mengusulkan untuk memungkinkan bank nasional dan asosiasi tabungan federal memberikan layanan kepada penerbit stablecoin, namun harus mematuhi persyaratan anti pencucian uang dan kepatuhan. Saat ini, Kongres AS sedang membahas proposal legislasi seperti Undang-Undang Transparansi Stablecoin, yang bertujuan untuk menetapkan kerangka regulasi yang seragam untuk stablecoin.

Uni Eropa

Regulasi stablecoin Uni Eropa terutama didasarkan pada "Regulasi Pasar Aset Kripto" (MiCA). MiCA membagi stablecoin menjadi dua kategori: Token Referensi Aset (ART) dan Token Mata Uang Elektronik (EMT).

• Token Mata Uang Elektronik (EMT): token yang terikat pada satu mata uang fiat, seperti stabilcoin euro atau dolar.
• Token Referensi Aset (ARTs): token yang terhubung dengan beberapa aset (seperti mata uang fiat, komoditas, atau aset kripto).

MiCA menetapkan persyaratan regulasi yang berbeda untuk dua jenis stablecoin ini. Entitas yang menerbitkan stablecoin harus mendapatkan izin dari negara anggota Uni Eropa dan memenuhi persyaratan cadangan modal, pengungkapan transparansi, dan lainnya.

Hong Kong

Otoritas Moneter Hong Kong dan Departemen Urusan Keuangan serta Perbendaharaan menerbitkan konten utama dari sistem regulasi stablecoin pada Juli 2023. Berdasarkan sistem ini, perusahaan yang menerbitkan atau mempromosikan stablecoin fiat kepada publik Hong Kong harus memperoleh lisensi dari Otoritas Moneter. Persyaratan regulasi mencakup pengelolaan aset cadangan, tata kelola perusahaan, pengendalian risiko, pengungkapan informasi, serta pencegahan pencucian uang.

Otoritas Moneter Hong Kong juga meluncurkan program "sandbox" untuk penerbit stablecoin, guna memfasilitasi komunikasi dengan industri tentang persyaratan regulasi. Peserta pertama termasuk JD Coin Chain Technology (Hong Kong) Limited, Yuan Coin Innovation Technology Limited, serta konsorsium yang terdiri dari Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Animoca Brands Limited, dan Hong Kong Telecom Limited.

Pada bulan Desember 2023, pemerintah Hong Kong mengeluarkan "Rancangan Peraturan Stabilcoin", yang bertujuan untuk memperbaiki kerangka regulasi kegiatan aset virtual.

Singapura

Singapura menganggap stablecoin sebagai token pembayaran digital, dan penerbitan serta peredarannya harus mendapatkan izin dari Otoritas Moneter Singapura (MAS). MAS menyediakan kotak pasir regulasi untuk perusahaan rintisan guna menguji model bisnis terkait stablecoin.

Jepang

Pada bulan Juni 2022, Jepang merevisi "Undang-Undang Layanan Pembayaran" (PSA) untuk menetapkan kerangka regulasi bagi penerbitan dan perdagangan stablecoin. PSA yang telah direvisi mendefinisikan stablecoin yang sepenuhnya didukung oleh mata uang fiat sebagai "alat pembayaran elektronik" (EPI).

Hanya ada tiga jenis lembaga yang dapat menerbitkan stablecoin: bank, penyedia layanan transfer dana, dan perusahaan trust. Lembaga yang ingin menjalankan bisnis terkait stablecoin harus terlebih dahulu mendaftar sebagai penyedia layanan alat pembayaran elektronik (EPISP).

Brasil

Bank Sentral Brasil (BCB) berencana untuk mengatur stablecoin dan tokenisasi aset pada tahun 2024. Pada bulan November 2023, BCB mengajukan proposal regulasi yang menyarankan untuk membatasi pengguna menarik stablecoin dari bursa terpusat ke dompet yang dikelola sendiri. Namun, wakil direktur sistem keuangan BCB menyatakan bahwa jika masalah kunci seperti transparansi transaksi dapat diperbaiki, bank sentral mungkin akan mempertimbangkan kembali pembatasan ini.

Ringkasan

Negara-negara di seluruh dunia secara bertahap membangun kerangka pengaturan untuk stablecoin, dengan metode termasuk mendirikan sandbox pengaturan dan merumuskan kebijakan pengaturan yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik stablecoin. Di masa depan, diharapkan akan ada lebih banyak kebijakan pengaturan untuk stablecoin, dan pembayaran lintas batas mungkin menjadi salah satu skenario penerapan stablecoin yang paling luas. Selain itu, beberapa ekonomi yang muncul juga mempertimbangkan untuk menggunakan cryptocurrency sebagai metode penyelesaian untuk pembiayaan lintas batas, yang memberikan kemungkinan baru bagi perkembangan stablecoin.